nusakini.com--Pemerintah memegang peran penting dalam merumuskan kebijakan agar pendidikan bermutu dapat dirasakan secara merata. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN telah menjadi mandat dari Undang-Undang. Oleh karena itu, instrumen fiskal dapat menjadi alat untuk mendukung perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Perumusan kebijakannya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

“Fiskal adalah salah satu alat yang kita gunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan. Sejak 2009, konstitusi kita telah memberi mandat bahwa pemerintah harus mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Mandat ini adalah komitmen yang paling mendasar terhadap pendidikan yang selalu dijaga oleh Kementerian Keuangan,” kata Wamenkeu saat Konferensi Pendidikan Internasional di Jakarta, awal pekan ini. 

Di kesempatan yang sama, Direktur Bank Dunia Rodrigo Chaves mengatakan peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan Indonesia yan lebih makmur, berkelanjutan dan merata. “Pendidikan adalah sebuah kendaraan yang ampuh untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya. 

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Justin Lee juga menyatakan komitmen kuat Australia untuk bekerja dalam kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, demi meningkatkan kualitas dan tata kelola pendidikan dasar. “Kami percaya bahwa jalan terbaik untuk terus bertumbuh adalah memiliki tenaga kerja yang penuh semangat, terdidik, terampil dan menguasai teknologi. Hal ini merupakan hasil dari sistem pendidikan berkualitas tinggi untuk semua lapisan,” ungkapnya. (p/ab)